Diduga Tilep Dana Desa Rp 350 Juta, Plt Kades Resmi Ditahan Kejari Maros

Diduga Tilep Dana Desa Rp 350 Juta, Plt Kades Resmi Ditahan Kejari Maros – Eks Plt Kepala Desa juga sekaligus Sekretaris Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan, Saharuddin selanjutnya dijebloskan ke penjara. Dia ditahan di perkara perkiraan korupsi Dana Desa (DD) serta Budget Dana Desa (ADD) tahun 2015 serta 2016.

Saharuddin sah ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros seusai kedua kalinya pengecekan, baik jadi saksi atau terduga. Pemanggilan sebelumnya jadi terduga gak dia gubris, sampai selanjutnya ditahan kala ada di pengecekan ke dua.

” Sejak mulai tempo hari kita udah tahan seusai kedua kalinya kita panggil ia jadi saksi serta terduga. Kita tahan lantaran tak koperatif serta tak ada kemauan kembalikan kerugian negara, ” kata Kepala Kejari Maros, Noor Ingratubun, Kamis (04/04/2019) .

Hasil dari penyelidikan, Saharuddin dikira udah menyelewengkan keuangan desa dengan memark-up dana sejumlah program atau project yg diselesaikan oleh desa sepanjang dia menjabat. Perbedaan yg diketemukan Jaksa capai Rp 350 juta yg ditandai jadi kerugian negara.

” Dari hasil kami, ada perbedaan budget lebih kurang Rp 350 juta dari apa yg udah diselesaikan. Macam-macamlah itu program desa yah, dimulai dari jalan umpamanya. Rata-rata ada markup tiap-tiap proyeknya, ” susulnya.

Gak cuma berstatus terduga dalam perkara DD serta DAD, Saharuddin pun udah sah diputuskan jadi terduga dalam perkara project jembatan mangkrak di wilayahnya. Mangkraknya jembatan itu pernah viral lantaran udah bikin penduduk serta siswa yg ingin ke sekolah terpaksa sekali berenang melalui sungai.

” Jadi penahanan ini bukan berkenaan perkara jembatan mangkrak yang udah kita pastikan jadi terduga. Perkara jembatan itu tetap masih dalam proses penyelidikan. Jadi terpisah kasusnya. Bila bab penuntutan itu kelak mungkin di kombinasi, ” terangnya.

Sesuai sama proses, Penahanan itu bakal dilaksanakan sepanjang 20 hari ke depan. Apabila dikira belum cukuplah, maka dapat ditambah sepanjang 40 hari. Dia dijaring dengan clausal 2 subsider clausal 3 UU nomer 20 tahun 2001 jo UU nomer 31 tahun 1999 terkait Tindak Pidana Korupsi dengan ultimatum sekurang-kurangnya 4 tahun penjara.