Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo Membetulkan Berkaitan Pemanggilan Slamet Diskedulkan Menekuni Pengecekan Di Polda Jawa Tengah

Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo Membetulkan Berkaitan Pemanggilan Slamet Diskedulkan Menekuni Pengecekan Di Polda Jawa Tengah – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif terlihat tidak bakal menantang masalah hukumnya sendirian. Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno siap all out membela Slamet yang saat ini jadi terduga masalah perkiraan pelanggaran pemilu.

Kabar berkaitan status terduga Slamet Ma’arif ini sebelumnya didapati sehabis tersebar surat panggilan yang dikeluarkan oleh Polres Surakarta. Dalam surat itu, Slamet telah menyandang status terduga. Masalah yang disangkakan untuk Slamet yaitu masalah 280 huruf a sampai j serta Masalah 276 ayat 2 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 terkait Pemilu.

Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo membetulkan berkaitan pemanggilan itu. Slamet diskedulkan menekuni pengecekan di Polda Jawa Tengah, Rabu (13/2) lusa.

“Benar kami panggil menjadi terduga,” kata Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo, waktu di konfirmasi, Minggu (10/2/2019).

Tempat pengecekan di Polda Jateng ini diambil berdasar pada pertimbangan keamanan. Meski demikian, penyidik yang bakal mengecek Slamet terus dari Polres Surakarta.

Berkaitan masalah itu, Slamet Ma’arif menjelaskan penegakan hukum di Indonesia waktu ini begitu memprihatinkan. Ia juga kuatir bila rakyat bakal kehilangan keyakinan pada penyelenggara pemilu.

“Mengiris hati serta buat malu hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas serta gamblang di negeri ini. Saya kuatir keyakinan rakyat terhadap penegak hukum serta penyelenggara pemilu bakal hilang. Langkah tersebut saya bakal komunikasi dengan pengacara,” papar Slamet.

Slamet juga mendapat support penuh dari beberapa elite politik. Antara lainnya muncul dari Waketum Gerindra Fadli Zon yang menyangka masalah Slamet menjadi usaha pembungkaman pada oposisi. Ia menyebutkan beberapa tokoh yang ada pada BPN Prabowo seakan-akan berubah menjadi obyek.

Fadli mengatakan BPN siap membela Slamet lewat cara optimal. Dikarenakan, buat Fadli, masalah itu berkesan mengada-ada.

“Saya duga kami bakal bela habis-habisan sudah pasti, sebab menurut saya ini tak perlu. Kalaupun kita lihat apakah yang berlangsung ini kan berbentuk administratif saja ya. Jangan sampai dikriminalisasi. Banyak pula pelanggaran yang dikerjakan paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf) tetapi tidak dilakukan tindakan,” papar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Tidak cuma dari BPN, dukungan hukum ikut hadir dari PKS. Presiden PKS Sohibul Iman siap mengutus pengacara dari PKS untuk membela Slamet.

“PKS bakal mengerjakan dukungan hukum serta bakal mengutus lawyer kami, baik yang telah terhimpun dalam BPN Prabowo-Sandi atau lawyer yang belum juga masuk. Kami mau memberikannya pembelaan yang optimal pada Ketua Umum PA 212,” kata Presiden PKS Sohibul Iman selesai flash mob di Perlimaan Gorontalo, Senin (11/2/2019) sore.

Disamping itu, Sekjen Partai Gerinda Ahmad Muzani memandang ada usaha penggerusan pada tim BPN Prabowo-Sandi yang telah mulai terbuka. Muzani menyebutkan hukum tidak ditegakkan lewat cara adil dikarenakan laporan yang dibikin oleh pihaknya seringkali tidak dilakukan tindakan.

“Saat ini telah mulai kalau beberapa orang yang punya potensi mendulang nada di lingkaran BPN sudah mulai digerus satu per satu,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Perihal yang mirip ikut diutarakan oleh jubir Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Habiburokhman. Ia memandang pemastian terduga Slamet Ma’arif tidak-sesuai.

“Pemastian (terduga) Ustaz Slamet ikut tidak-sesuai sebab beliau didakwa kampanye meskipun sebenarnya tidak membawa menentukan dan tidak memberikan visi misi program serta citra diri peserta pemilu,” ujar jubir Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Habiburokhman,Senin (11/2/2019).

Support ikut hadir dari relasi seperjuangan Slamet di PA 212. Organisasi yang menyatukan alumni tindakan 212 itu minta hukum tidak ditegakkan lewat cara seenaknya.

“Kami harap supaya pegawai pemerintahan tidak tebang pilih, terutamanya Bawaslu, tidak dapat didambakan untuk laku profesional, jurdil, seimbang, serta mandiri. Sebab pekerjaan Bawaslu malah pentingnya jurdil pada pemilu ini di tengahnya bukan keterpihakan terhadap pelanggar yang satu dengan mengerjakan pembiaran pada pelanggaran-pelanggaran. Dan mengerjakan penegakan hukum yang dicari-cari pada oposan,” kata Damai terhadap wartawan, Senin (11/2/2019).

Disamping itu, Ketua GNPF-U, Yusuf Martak, menyebutkan Slamet seakan-akan berubah menjadi obyek dari beberapa pihak yang tidak searah.
Yusuf menyebutkan masalah yang menangkap Slamet menjadi bentuk kriminalisasi. Masalah ini pun, sambung Yusuf, perlihatkan kepanikan dari golongan khusus.

“Ya, kalaupun telah mempunyai bentuk sejenis obyek, bermakna tidak beda kriminalisasi namanya kan. Jadi mengapa mesti ada makna kata seluruh hasilnya dipercepat, seluruhnya dipercepat, targetnya dipercepat, dari saksi terduga dipercepat. Nah, ini ada apakah? Nampak sekali kepanikan itu. Ini kan anak bangsa ikut, masyarakat negara juga. Apa masyarakat negara telah selevel Ustaz Slamet ini dikira bukan masyarakat negara kelas satu? Kelasnya telah di turunkan berubah menjadi masyarakat negara nomer dua? Gak tahu saya,” kata Yusuf waktu dihubungi, Senin, (11/2/2019).