Kekuatan Baru Terbarukan (EBT) Diperhitungkan Akan Jadi Satu Diantaranya Ulasan Dalam Debat Pemilihan Presiden 2019

Kekuatan Baru Terbarukan (EBT) Diperhitungkan Akan Jadi Satu Diantaranya Ulasan Dalam Debat Pemilihan Presiden 2019 – Kekuatan baru terbarukan (EBT) diperhitungkan akan jadi satu diantaranya ulasan dalam debat Pemilihan presiden 2019 jilid II, Minggu, 17 Februari. Debat pada capres Joko Widodo serta Prabowo Subianto ini akan mengangkut topik tentang kekuatan, pangan, sumber daya alam, infrastruktur, serta lingkungan hidup.

Banyak calon dikehendaki punya komitmen pada peningkatan EBT ini. Lantaran, sampai kini program kekuatan baru terbarukan sering dianaktirikan, bahkan juga “dibunuh” dengan cara perlahan melalui beberapa aturan yg kontraproduktif dengan obyek serta slogan politik kala kampanye.

Direktur Eksekutif Insitute For Essential Service and Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyadari masalah peningkatan ETB, terutamanya yg bersumber dari tenaga surya sampai kini.

Berdasar pada data IESR, per semester pertama 2018, kemampuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru capai 90 megawatt-peak (MWp), dan obyek pemerintah 6,5 GWp pada 2025. Walaupun sebenarnya, kekuatan kemampuan yg dipunyai PLTS ialah 560 GWp.

Tapi, berdasar pada data The International Renewable Energy Agency (IRENA), kekuatan PLTS yang bisa dibikin di Indonesia sampai 2030 cuma 47 GWp [PDF, hlm 6].

Fabby mengemukakan, sulitnya manfaatkan kekuatan itu dipercaya tdk berbeda dipicu satu diantaranya sebab Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 [PDF] yg memaksa tarif PLTS 85 prosen dibawah ongkos produksi PLN sejumlah 6,4 Kwh.

Menurut Fabby hal tersebut jelas halangi dikarenakan ongkos pengembangannya tdk searah di harga listrik yg ditata pemerintah.

“Kalau diminta berkompetisi, ya sibuk. Bila batu bara gak disubsidi mungkin ada kesempatan PTLS dapat bersaing. Obyek gak dapat terwujud sebab aturan,” kata Fabby kala dihubungi reporter Tirto.

Hal sama pun nampak dari survey IESR yg tunjukkan dari 3 juta penduduk yg minat menempatkan panel surya, 98 prosen salah satunya membendung diri dikarenakan masalah aturan. Perumpamaannya, pengesahan harga listrik surya berbanding PLN cuma 0,6:1 hingga pengembalian investasi jadi 12 tahun dari harapan pasar 7 tahun.

Belumlah juga, kata Fabby, Permen ESDM No. 49 Tahun 2018 [PDF], penduduk yg semestinya bebas dari ongkos listrik sebab memanfaatkan tenaga surya lantas tidak diduga diwajibkan membayar tagihan pada PLN.

“Regulasi listrik surya atap tdk berikan dorongan buat penduduk buat menempatkan. Walaupun sebenarnya bila sukses mereka dapat ngisi 15 GW itu,” kata Fabby.

Masalah pun berlangsung di bagian geotermal atau panas bumi yg 40 prosen dari cadangan dunia dikuasai Indonesia.

Anggota Penduduk Kekuatan Terbarukan Indonesia (METI), Sanusi Satar menyalahkan kesepakatan jual beli listrik (PJBL) yg tak kan di tandatangani sebelum eksplorasi. Walaupun sebenarnya, tiada PJBL, pengembang tidak bisa membuka permodalan yg diperlukan buat kerjakan eksplorasi.

“Sekarang mesti eksplorasi dahulu. Bila lantas telah bertemu potensinya, belum juga pasti dimanfaatkan. Ini kegelisahan pengembang,” kata Sanusi yg mengepalai bidang geotermal di METI kala dihubungi reporter Tirto.

Kesulitan berbeda pun dirasakan kala pemerintah tidak memperbolehkan perpanjangan kepemilikan PLTG selesai 30 tahun oleh pengembang. Menurut Sanusi, soal ini adalah disinsentif yg bikin perhitungan keekonomian EBT jadi makin kurang ekonomis.

“Dulu dapat diperpanjang saat ini setop di 30 tahun. Kami senantiasa mengusahakan berembuk serta mencari jalan tengahnya,” kata Sanusi.

Wakil Ketua Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate membetulkan kalau aturan disektor EBT belum juga seluruhnya memberi dukungan. Dia menilainya memerlukan perbaikan aturan yang bisa menggenjot investasi di bagian ini biar capai harga keekonomian yg dibutuhkan.

Orang politik Nasdem ini optimis kalau pasangan calon petahana, adalah Jokowi-Ma’ruf telah memiliki pengalaman pada kesulitan ini. Dia bahkan juga mengatakan jagoannya itu udah bikin terobosan besar saat kepemimpinannya.

Tapi, sewaktu di tanya seterusnya tentang langkah konkret serta konsentrasi reformasi aturan yg dijalankan, Johnny malas menjawab. Dia memohon biar terperinci itu baru dibicarakan selesai debat jilid II yg akan diselenggarakan pada 17 Februari lain kali.

Sesaat Juru Debat Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ramson Siagian menjanjikan kalau pasangan calon nomer urut 02 menang, karena itu mereka akan tinjau kembali perihal sebagai yang memicu terhambatnya investasi EBT.

Tapi, Ramson utamakan kalau Prabowo-Sandiaga akanlah tetap focus pada peningkatan biofuel. Otomatis, pasangan nomer urut 02 ini tidaklah terlalu melirik kekuatan EBT dari tenaga surya serta panas bumi.

Ramson pun malas menjelaskan gagasan konkret buat menuntaskan kesulitan mandeknya perubahan EBT. Dia tidak pengen merinci pola yg akan dijalankan paslon nomer urut 02 itu.

Dia cuma meyakinkan kendala yg dijumpai dari segi birokrasi serta keputusan fiskal ialah beberapa point yg akan dilihat.

“Enggak dapat semua dibuka saat ini ya, tetapi kita arah strateginya kesana,” kata Ramson.