Kuasa Hukum baiq Nuril , Menkumham Sudah buat Surat Refrensi Ke Presiden

Kuasa Hukum baiq Nuril , Menkumham Sudah buat Surat Refrensi Ke Presiden – Salah seseorang team kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, Erasmus Napitupulu, mengatakan Menkumham Yasonna Laoly sudah membuat surat referensi ke Presiden Jokowi.

Dalam referensi itu, Menkumham minta Jokowi memberi amnesti ke Baiq Nuril.

“Tidak hadirnya Ibu Nuril sebab berita baiknya ialah Kemenkum HAM barusan pagi minta team kami hadir kesana untuk selanjutnya Ibu Nuril bersama dengan Menkum HAM tanda-tangani surat referensi dari Menkum HAM berkaitan dengan pemberian amnesti pada Ibu Nuril pada Presiden Joko Widodo,” sebut Erasmus di kantor KSP, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Referensi itu disebutkan Erasmus hadir dari beberapa anggota DPR. Karena itu, ia mengharap Presiden Jokowi bisa memperhitungkan amnesti untuk Baiq Nuril.

“Terima kasih telah ada berita baik hingga dengan demikian kami mengharap presiden dapat cepat memperhitungkan,” kata Erasmus.

“Kelak dari DPR kita bisa berita baik jika beberapa anggota DPR telah oke memberi amnesti hingga ini jadi momen serta peristiwa yang penting jika korban kekerasan seksual di Indonesia tidak pernah berhenti untuk bernada,” paparnya.

Seperti didapati, PN Mataram melepaskan Baiq Nuril pada 12 Juni 2017. Tetapi bukti beralih. Majelis kasasi yang diketuai Sri Murwahyuni tidak pedulikan digital evidence di atas serta mengatakan Baiq Nuril masih bersalah serta diberi hukuman 6 bulan penjara. Keputusan kasasi itu dikuatkan pada tingkat PK yang diketuai hakim agung Suhadi.

Atas hal tersebut, warga terkejut. Publik memandang keputusan itu cacat keadilan. Karena, dengan utuh, Baiq Nuril ialah korban pelecehan seksual.

“Saat ini kita beri ini, dengan alasan jika ini tidak kita jagalah, karena itu ada rasa keadilan warga tercederai.

Terutamanya pada wanita korban pelecehan atau kekerasan seksual yang tidak berani ke depan mengemukakan pada publik atau tuntut orang yang lakukan pelecehan sebab ada masalah hukum menjelaskan, ‘Ini Nuril yang semestinya korban jadi dikorbankan.’ Ini kita pikirkan, kita menjaga benar, kenapa butuh memakai wewenang konstitusional presiden yakni amnesti,” kata Menkumham Yasonna Laoly.