Main Skateboard Di Trotoar Di Bali Didenda Uang Rp 100 Ribu

Main Skateboard Di Trotoar Di Bali Didenda Uang Rp 100 Ribu – Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp 100 ribu pada anak gaul yang main skateboard di trotoar. Hal tersebut sesuai dengan Perda Nomer 1 Tahun 2015 mengenai Keteraturan Umum serta Perda Nomer 7 Tahun 2013 mengenai Lokasi Tanpa ada Rokok.

Hukuman itu dijatuhkan dalam sidang tipiring yang di pimpin hakim PN Denpasar Ketut Kimiasa. Kepala Unit Polisi Pamong Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga menjelaskan sidang tipiring adalah bentuk penegakan buat pelanggar Perda Kota Denpasar.

“Mereka yang disidangkan sebab melanggar Perda Nomer 1 Tahun 2015 mengenai Keteraturan Umum serta Perda No 7 Tahun 2013 mengenai Lokasi Tanpa ada Rokok. Ini untuk memberi dampak kapok buat pelanggar Perda, karena itu harus dikerjakan sidang tipiring supaya tidak mengulang tindakannya,” kata Dewa Sayoga dalam tayangan wartawan yang diterima wartawan, Jumat (5/7/2019).

Menurut dia, dari 14 pelanggar yang disidang tipiring, 9 orang merokok asal-asalan serta 2 orang pemilik cafe tidak ber-IMB. Ada pula tempat fitness yang memunculkan suara berisik serta 1 orang pemain skateboard di Lapangan Puputan Badung Gusti Ngurah Made Agung.

“Dalam sidang itu, hakim menjatuhkan sangsi yang berlainan sesuai dengan pelanggaran yang dikerjakan. Salah satunya pemain skateboard dijatuhkan denda Rp 100 ribu, pelanggar Lokasi Tanpa ada Rokok (KTR) denda Rp 150 ribu, tempat fitness Rp 250 ribu, PKL Rp 150 ribu, sedang untuk pemilik cafe dijatuhkan denda Rp 1,5 juta,” cetus Dewa..
Simak juga: Tiga Guide Tidak Bersertifikat di Bali Diberi hukuman Denda Rp 25 Juta

Selanjutnya Dewa Sayoga menjelaskan pekerjaan ini jadi arena publikasi Perda. Hingga warga turut perduli serta turut bertanggungjawab atas keberlangsungan pembangunan di Kota Denpasar. Terutamanya dalam membuat situasi yang aman, nyaman serta teratur ke arah warga Denpasar yang bahagia.

“Kami selalu lakukan sidang tipiring buat yang melanggar sampai warga memahami akan utamanya tata ketentuan serta kehadiran Perda,” tegasnya.