Pengakuan Buron Pertama Di Lemparkan Oleh Aspidsus Kejati Jawa Barat

Pengakuan Buron Pertama Di Lemparkan Oleh Aspidsus Kejati Jawa Barat – Didi Supriadi, bos sapi asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, sekian tahun berstatus buron. Dia ikut serta korupsi Credit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah Rp 25 miliar di Bank BNI.

Pengakuan buron itu pertama-tama dilemparkan oleh Aspidsus Kejati Jawa barat waktu itu Bambang Bachtiar pada 2 Februari 2016. Menurut Bambang, Didi masuk dalam Rincian Penelusuran Orang (DPO) semenjak September 2015 serta telah dicekal ke luar negeri.

Masalah yang menangkap Didi berawal pada tahun 2010 kemarin. waktu itu Bank BNI memberi KUR pada PT Simpang Jaya II sejumlah Rp 25 miliar. Dalam perihal ini Didi ajukan proposal dari beberapa petani pada BNI.

Sesudah dikerjakan penelusuran serta kontrol, diketemukan yang ajukan proposal ialah fiktif. Sesaat proses KUR masih dicairkan oleh pihak bank pada PT Simpang Jaya II yang mengatasnamakan grup petani.

Walau berstatus buron, proses sidang masih diselenggarakan pada 2016. Akhirnya, Didi divonis delapan tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara sebab dapat dibuktikan korupsi. Didi ikut diwajibkan membayar uang alternatif Rp 12.305.510.632 atau ditukar lima tahun penjara.

Lama jadi DPO, pada akhirnya Didi sukses diamankan oleh team kombinasi KPK serta Kejati Jawa barat dalam suatu indekos daerah Kerten, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis 8 November 2018.

“KPK memfasilitasi penelusuran buronan semenjak terima keinginan pertolongan dari Kejati Jawa barat pada bulan Januari 2016. Saat penelusuran, DPO tetap berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (9/11).

Sesudah sukses diamankan, tidak terlalu lama Didi langsung dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Kasipenkum Kejati Jawa barat Raymond Ali menyatakan hal tersebut dikerjakan sebab vonis Didi telah inkrah.

Raymond menyebutkan penangkapan bos sapi itu dapat sukses sebab terdapatnya pengaturan yang baik antar penegak hukum serta prinsip bersama dengan untuk pemberantasan korupsi.

“Ini menunjukkan pengaturan yang baik antar penegak hukum. Ini yang kita harap bersama dengan agar ada kolaborasi antar penegak hukum, baik kejaksaan, polisi serta KPK, arah bersama dengan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi,” tutur Raymond.