Prabowo Gugat Pilpres, 800 Personel TNI-Polri Amankan MK

Prabowo Gugat Pilpres, 800 Personel TNI-Polri Amankan MK – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono menjelaskan faksinya memberikan tambahan jumlahnya personil keamanan di seputar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan gagasan pendaftaran tuntutan hasil Pemilihan presiden 2019 oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Persiapan untuk perlindungan MK kita bertambah beberapa kompi,” kata Gatot di Mapolda Metro Jaya, Jumat (24/5).

Selain itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan menjelaskan paling tidak akan ada delapan kompi atau seputar 800 personil kombinasi TNI-Polri yang diturunkan untuk lakukan perlindungan di seputar gedung MK.

“Yang berada di kantor MK ada personil kombinasi TNI-Polri ada 8 kompi,” sebut Harry waktu di konfirmasi.

Gagasannya, ini hari pasangan Prabowo-Sandi akan ajukan permintaan perselisihan PHPU 2019 ke MK. Sedianya tuntutan itu didaftarkan Kamis (23/5) sore, tetapi gagal.

Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menjelaskan team sekarang ini sedang konsentrasi untuk menyiapkan laporan manipulasi pemilihan presiden 2019 itu ke MK.

“Kita sedang konsentrasi untuk melapor ke MK ini hari,” kata Andre.

Selain itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebutkan belumlah ada gagasan tindakan unjuk rasa di DKI Jakarta di hari ini.

Dedi mengemukakan faksinya belum terima surat pemberitahuan berkaitan gelaran tindakan unjuk rasa sampai Kamis (23/5) malam.

“Sampai semalam, hasil pengaturan dengan intelijen, itu tidak ada, belumlah ada ya. Tetapi tidak paham jika pagi atau siang hari ini ada pemberitahuan. Harusnya tiga hari sebelum melakukan demo, sesuai dengan UU 9 Tahun 1998,” kata Dedi waktu dihubungi wartawan, Jumat (24/5).

Walau demikian, Dedi pastikan aparat keamanan tidak mengurangi penjagaan. Sekitar 58 ribu orang aparat kombinasi Polri serta TNI masih bersiaga di Jakarta.

Mereka ditugasi menyelamatkan Gedung KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, pusat ekonomi, serta objek penting yang lain.