Sumbangan Rp19,5 M, Tim Hukum Jokowi Sebut Salah Input Data

Sumbangan Rp19,5 M, Tim Hukum Jokowi Sebut Salah Input Data – Team hukum paslon nomer urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyanggah ada sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye Pemilihan presiden 2019 seperti yang ditunjuk oleh team Prabowo-Sandiaga dalam perselisihan pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Team hukum menyebutkan ada kekeliruan input data hingga memberikan nama Jokowi jadi penyumbang dana kampanye.

Anggota team hukum Jokowi, Luhut Pangaribuan, menjelaskan Jokowi atau Ma’ruf tidak memberi sumbangan dana kampanye dari kantong pribadi.

Ha ini dikatakan Luhut waktu memberi jawaban atas permintaan dalam tuntutan hasil Pemilihan presiden di MK jadi faksi berkaitan.

“Faksi berkaitan ingin memperjelas jika baik calon presiden atau calon wakil presiden 01 tidak memberi sumbangan dana kampanye dalam kemampuan pribadi seperti yang disebut pemohon. Dalam kata lain, alasan pemohon mengenai sumbangan pribadi Joko Widodo ialah tidak benar,” tutur Luhut waktu membacakan jawaban jadi faksi berkaitan atas perselisihan pemilihan presiden di ruangan sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Luhut menjelaskan laporan pemakaian dana kampanye sebesar Rp19.558.272.030 (Rp19,5 miliar) ialah dana dari rekening yang diurus Team Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf dengan nomer account 0230-01-003819-30-2 di BRI pada Team Kampanye Wilayah.

Sangkaan dana dari kantong pribadi Jokowi ada sebab kekeliruan tehnis input data yang dibikin atas nama bekas wali kota Solo itu.

“Sebab tehnis peng-input-an data hingga tercatat nama pengirim Joko Widodo, walau sebenarnya nama pemilik rekening ialah TKN Jokowi-Ma’ruf Amin,” tuturnya.

Diluar itu, lanjut Luhut, sumbangan dana kampanye dari perseorangan, parpol, barisan atau tubuh usaha non-pemerintah sudah dicheck serta sudah diverifikasi langsung oleh Kantor Akuntan Publik berdiri sendiri yang dipilih KPU yaitu Anton Silalahi.

“Hingga dakwaan pemohon mengenai sumber dana kampanye fiktif ialah tidak benar sebab sudah lewat proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi,” katanya.

Sesaat sumbangan dana kampanye dari perkumpulan Golfer TBIG diklaim Luhut sudah tercantum dalam laporan dengan jelas dengan jati diri faksi yang memberi sumbangan.

“Karena itu berdasar rincian itu, alasan pemohon tidak berdasar hukum serta pantas untuk dikesampingkan,” katanya.

Dana kampanye ini awalnya dipermasalahkan oleh team hukum Prabowo karena ada ketidaksesuaian di antara LHKPN Jokowi dengan sumbangan dana kampanye pemilihan presiden.

Team Prabowo mempermasalahkan sumbangan dana dari Golfer TBIG yang tidak memberikan datanya dengan jelas.